TNI DAN POLRI MENGUASAI BISNIS KAYU DI NABIRE,HUTAN LINDUNGPUN DIKERJAKAN

Salah Satu Gambar Hutang Lindung Yang Kini Telah Di Kerjakan Oleh Oknum TNI dan POLRI

NABIRE-Maraknya bisnis kayu di nabire, dengan pendapatan yang sangat menggiurkan membuat para pembisnis kayu menguasai hutan-hutan di Kabupaten Nabire. Tidak hanya para pengusaha yang memang profesinya dibisnis kayu yang melakukan bisnis tersebut. Anggota TNI dan POLRI jugapun turut ambil bagian dalam usaha Jutaan tersebut, malah mereka yang menguasai bisnis tersebut. 

Harga kayu dinabire dibilang cukup besar, dari satu red kayu yang sudah menjadi bantalan  dengan ukuran bermacam-macam mulai dari ukuran; 10 CM x 10 CM x 4 M,12 CM x 22 CM x 4 M, dan 20 CM x 20 CM x 4 M dihargai per-kubik dengan harga Rp.4.500.000,- (Empat Juta, Lima Ratus Ribu) dikalikan dengan satu red = Rp.13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus).

Harga tersebut membuat para pembisnis kayu mengejar pemilik-pemilik ulayat menawarkan lokasi mereka dengan dalil-dalil yang menggiurkan. Biasanya harga perkubik yang di tawarkan oleh para pengusaha kayu adalah; Rp.250.000,- Per-meter Kubik atau dengan Sepeda motor yang kendaraan tersebutpun dengan sistim kredit diler.

Keterlibatan oknum-oknum TNI dan POLRI dinabire dalam usaha bisnis kayu sangat merajalela. Data dari Dewan Adat Papua Wilayah Nabire Tahun 2013-2014 bahwa; Keterlibatan TNI dan Polri dalalam bisnis kayu di kabupaten nabire sudah mencapai 64% dan terus akan bertambah. Mereka mengabaikan aturan yang mengikat meraka hingga aturan-aturan Kehutanan yang menjadi payung dalam bisnis tersebutpun diabaikan.

Dari monitoring lapangan, dari Dinas Kehutanan Nabire, ada enam Daerah Hutan Lindung yang sudah di kerjakan antara lain; Hutan Lindung Kali Bambu, Hutan Lindung Kali Oro,Hutan Lindung Ororodo,Hutang Lindung Wadioma,Hutang Lindung Merera, dan Hutang Lindung Wami, dikerjakan oleh oknum TNI dan POLRI.

Hal ini tidak bisa dipungkiri karena kontrol pimpinan mereka dan Dinas Kehutanan bersama Lingkungan Hidup sangat lemah di kabupaten nabire. Padahal dalam UU No. 34 tahun 2004. Di dalam Pasal 39 secara tegas menetapkan bahwa prajurit TNI dilarang terlibat dalam :

1) kegiatan menjadi anggota partai politik;
2) kegiatan politik praktis;
3) kegiatan bisnis; dan
4) kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Sedangkan untuk anggota POLRI dalam PP No. 2 Tahun 2003, dimana dalam pasal 5 dan pasal 6 nya terdapat larangan anggota POLRI untuk:

d. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;

e. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
f. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup.

Hal tersebut kalau terus di biarkan akan mengancam hutan di papua lebih khususnya kabupaten nabire, karena keterlibatan TNI dan POLRI juga menginjak-injak harkat dan martabat pemilik ulayat dalam proses bisnisnya dengan pemilik ulayat, karena akan terjadi pengabaiyan pembayaran kubikasi untuk pemilik ulayat dan lain-lain.